Home / Hukrim / Uncategorized

Senin, 31 Oktober 2022 - 13:52 WIB

Pemantauan dan Evaluasi di PPKS, Siapa yang Berhak?

Berdasarkan Permen 30 Tahun 2021 Pimpinan Perguruan Tinggi, termasuk Rektor Unhas, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sebagai perpanjangan pimpinan universitas,  maka pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas).

Satgas membuat  Laporan hasil pemantauan dan evaluasi untuk  disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kemendikbudristek yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi harus  memuat kegiatan Pencegahan, hasil survei yang dilakukan oleh Satgas, data pelaporan, kegiatan Penanganan dan kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Dalam hal pemimpin universitas tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan sebagai  Pemimpin Perguruan Tinggi dan pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri juga dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unhas. Hal ini terjadi jika ada Kekerasan Seksual dengan skala berat, kondisi Korban kritis, atau Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi dan melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unhas.

Turun tangannya Menteri ke lokasi, bisa jika dalam kondisi emergensi korban yang luar biasa dan ada conflict of interest seperti melibatkan Satgas atau Pansel sebagai pelaku ataupun bisa karena korban dibawah keluar negeri karena praktek trafficking. Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan dan bersifat final.

GM. Harding, Forum Peduli Sulsel/SAR Sulawesi

Share :

Baca Juga

Hukrim

SYL Pamit ke Jokowi, Ini Kata-Kata Perpisahannya

Hukrim

Penyidik Balai Gakkum KLHK Tahan Pemodal Tambang Ilegal di Parigi Moutong

Hukrim

Rudal Paksa Kapus Lahusa Nias Selatan Dicopot dari Jabatannya

Hukrim

Gakkum KLHK Jerat Direktur Tambang Ilegal di Sulawesi Tenggara dengan Penjara 15 tahun dan Denda 10 Miliar Rupiah

Hukrim

DISINYALIR HUKUM SUKA- SUKA”, PENGADILAN TINGGI MAKASSAR MENG- ATENSI DESAKAN ALIANSI AKTIVIS PROV. SUL-SEL DALAM PERKARA MAFIA TANAH DI KAWASAN HUTAN TWA MALINO KAB.GOWA PROV. SUL-SEL

Daerah

DIDUGA MALING JASA PELAYANAN (JASPEL) RSUD BELUM LAGI DIPERIKSA.

Hukrim

Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Kemenkop UKM

Daerah

HEBOH!!! PENEMUAN SOSOK MAYAT LAKI-LAKI DI KAMAR KOS-KOSAN.