BLT Desa Pasaka 2023

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝

Terkait penerimaan BLT Desa Pasaka Kec. Sabbangparu Kab. Wajo team TIPIKOR.ID berkunjung ke kantor Kades Pasaka dan team berhasil menemui Kedes Pasaka Balli Rawang, TPP P3MD A. Munir, Jumarsidin, Wakil Ketua BPD Desa Pasaka Aldi. 17/04/2023

Berawal dari informasi narasumber warga desa Pasaka yang pernah menerima BLT sebut saja namanya Erwin. “Saya tidak mengerti kenapa nama saya dicoret dari daftar KPM padahal saya merasa masih berhak menerima BLT, saya tidak memiliki pekerjaan tetap, rumah saya bisa dibilang dibawah standar, listrik juga hanya numpang disambung ke rumah tetangga seharusnya pihak desa atau siapa saja yang ditugaskan untuk mendata melihat kembali kondisi perekonomian saya, Tutupnya.

Konfirmasi terkait hal di atas Balli saat ditemui menjelaskan “Betul ada penurunan jumlah KPM sesuai hasil Musdes khusus yang dipimpin langsung Ketua BPD desa Pasaka, tahun 2022 83 KPM menjadi 22 KPM tahun 2023, ini terjadi karena Musdesus mengacu pada PMK 201 tahun 2023, PMK ini yang kemudian mencantumkan Kriteria KPM, sehingga beberapa KPM tahun lalu tidak lagi masuk dalam daftar, Jelasnya.

Jumarsidin TPP P3MD Desa Pasaka menambahkan, Musdesus 2023 mengacu pada PMK 201 tahun 2023 yang menetapkan batas pagu 10-25% dan musedesus memutuskan memilih 10% karena itu dipastikan sudah dapat mengcover 22 KPM, sehingga anggaran dapat diperuntukkan untuk melakukan pembangunan desa yang sempat tertunda akibat covid 19 tahun sebelumnya.

Aldi Wakil Ketua BPD desa Pasaka mengatakan “Saat musdesus membahas dan menentukan KPM 2023 itu tidak serta merta diputuskan, tetapi melalui pertimbangan dan berpedoman pada regulasi, bahwa data KPM tahun 2022 sebanyak 83 KPM kembali diteliti ulang apakah yang bersangkutan masih masuk dalam kriteria PMK 201 dan Perdes No. 8 atau tidak, kami sangat ingin semuanya mendapatkan BLT tanpa pengurangan, lagian dana atau anggaran ini adalah milik negara bukan dana pribadi, sehingga alasan kami tetap melakukan pengurangan semata karena kami harus patuh dan menjalankan regulasi atau aturan yang berlaku, Tutupnya.

A. Munir TPP P3MD juga menambahkan bahwa “data KPM selalu diupdate, oleh karena itu musdesus dihadiri oleh pemuka masyarakat, RT, RW, kepala dusun, Binmas, Babinkamtibmas, BPD, TPP P3MD dan juga TA Kabupaten, semua hadir untuk memastikan hasil keputusan musdesus benar-benar akurat dan diharapkan penyaluran BLT tepat sasaran.

ZHL (red)