Oleh Akbar Faizal
Berikut catatan tentang rencana Angket Pemilu sambil berkaca pada Angket Century :
Banyak cara matangkan proses kita bernegara. Misalnya, penggunaan Hak Angket. Itu bagus dan koridornya tersedia, Sekaligus obat untuk parlemen yang sakit dan makin fasih membuat produk sakit seperti UU Omnibus Law.
Bisakah Angket terjadi pada tuduhan pelanggaran serius penyelenggaraan Pemilu 2024? Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses.
Pengalaman menggiring Pansus Angket Century 2009 terhadap Pemerintahan SB Yudhoyono saya cermati sangat muda menemukan poin-poin krusial yang cukup utk membuat Presiden
Jokowi tak berkutik dihadapan Pansus Angket.
Masa jabatan Jokowi tinggal beberapa bulan. Meski dia bagian dari pemenang Pemilu 2024 tapi psikologisnya pasti beda. Kemungkinan Presiden nanti adalah PPrabowo Subiantopasti punya hitungan sendiri. SB Yudhoyono saat kami Angket dibulan pertama kemenangan periode keduanya. SBY sedang sangat kuat.
Kami, Andi Rahmat (PKS), Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (Golkar), Kurdi Mukri (PPP), Lili Wahid (PKB), Ahmad Muzani (Gerindra), Chandra Tirtawijaya (PAN), Misbakhun (PKS) dan Akbar Faizal (Hanura)— menggugat kebijakan SB Yudhoyono tentang penyelamatan Bank Century.
Awalnya, material Angket Century apa adanya. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yang membuat para pejabat
SB Yudhoyono tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur setelah dipecah ke KPK RI
, KKepolisian Negara Republik Indonesiadan Kejaksaan RI.
Lalu siapa yang akan meng-Angket Pemilu 2024? Kubu 01 dan 03 ngaku serius kawal Angket. Tapi tampaknya hanya PDI Perjuangan yang serius dengan melihat sejarah oposisi mereka dan beban psikologis setelah Jokowi khianati mereka. Ganjar Pranowo-Moh Mahfud MD
Info dari internal Partai PKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama
AAnies Baswedan Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dengan pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan.
@NasDem? Sejak lahir langsung menikmati privilege kekuasaan
@Jokowi. Mereka pasti gagap beroposisi. Saya yakin kalkulator politik dan bisnis yang kental pada partai ini sedang bekerja. Meski setahun terakhir tampak ‘menderita’ tapi Presidennya kelak bukan lagi Jokowi.
LLPP DPP PKBidem dito. Saya tak percaya perginya @cakimiNOW
ke @aniesbaswedan meretakkannya dengan @prabowo. Itu semata realitas politik yang harus mereka hadapi. Cak Imin terlalu canggih untuk tak baca peluang keuntungan dari situasi ini. Toh PKB telah menikmati efek elektoral pada Pilpres lalu
Problem dihadapi DPP PPP terancam tak lolos PT, PPP butuh pertolongan saat ini juga dan hanya bisa mereka dapat dari Jokowi
@sandiuno yang nyatakan siap jika diajak @prabowo jelaskan itu. Tapi hitungan PPP kali ini harus presisi supaya tak jadi bumerang pada Pemilu 2029 meski mereka lolos PT kali ini.
Mari belajar bernegara bahwa #HakAngket ini medium baca dan alat ukur menuju bangsa yang matang. Kita pastikan #Reformasi98 masih miliki makna dan tujuan yang layak untuk kita perjuangkan. Sejujurnya tak ada lagi yang tersisa dari seluruh semangat Reformasi 98 itu dalam keseharian bernegara kita.
Meski saya sangat meragukan kualitas DPR periode 2024-2029 yang akan terpilih dari proses jual-beli suara, tapi harapan terpaksa saya ajukan. Sebab mrk nanti yang akan bertarung di Pansus Angket dan itu butuh kecerdasan, kearifan dan keteguhan.
Mengapa butuh kecerdasan? Material data dan info akan sangat banyak dan rumit. Mengapa harus arif? Agar segala tujuan Angket semata demi NKRI. Mengapa harus teguh? Sebab godaan dan ancaman akan sangat berat. Yang terakhir ini akan sangat berat. Terutama untuk Pimpinan Parpol yang tersandera.
Kita harus bersegera memperbaiki tata cara bernegara yang makin membusuk. Ini pertanyaan yang layak untuk kita: “Maukah kita mewariskan semua ini kepada cucu-cucu kita? Sebab anak-anak kita telah ikut memakan bangkai politik hari ini”.
