Desak KPK, Periksa Sejumlah Pejabat, Terkait Kasus Jalan Nasional Wilayah II Maluku utara/Kab, Halmahera tengah.

Senin, 21/02/2022. WIT.

Halteng Tipikor-ID. Tepatnya pukul 01:00 WIB, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi sambangi Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada kav 4, Rw 6.

Hal ini terkait dengan dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan proyek pekerjaan preservasi jalan nasional di Kabupaten Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara wilayah II-PPK 2.2, dengan  pekerjaan proyek, Weda-sagea, Sagea-patani, Weda-Mafa, Mafa-Matuting, Matuting-Saketa.

Fikran selaku kordinator aksi lewat pesan watshap yang di tuangkan dalam prees release kepada Media Tipikor, proyek preservasi jalan Weda-sage yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun itu asal-asalan dan pandang enteng.

Menurutnya, ada hal yang sangat miris negara menggucurkan anggaran senilai Rp. 49 Miliar, namun pada kenyataan yang tertuang pada nilai kontrak hanya senilai Rp. 43 Miliar, bebernya. Dia menyebukan lagi, jalan nasional yang anggarkan oleh negara yang cukup fantastis itu belum cukup setahun jalan sudah mengalami kerusakan di hampir semua titik.

Olehnya itu, “kami meminta ketua KPK Firly Bahuri agar secepatnya mengeluarkan surat perintah
untuk mengusut dugaan kasus korupsi berjamaah, sebab pada proses pekerjaan preservasi jalan nasional itu yang wajib di periksa pihak kontraktor,konsultan pengawas jalan nasional dan kepala  BPJN Maluku Utara Bapak Gunadi Antariksa, bahkan kami meminta kementrian PUPR mencopot kepala BPJN Malut, agar marwah kementrian PUPR tetap terjaga,” harapnya.

“Pasalnya, progres pekerjaan yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun tidak sesuai kwalitas pekerjaan di lapangan, bahkan juga titik nol hotmix juga raib kurang lebih 2 kilometer”.

Tambahnya lagi berikut fakta: proyek preservasi jalan nasional yang di kerjakan oleh PT. Buli Bangun dengan nilai kontrak Rp. 43.573.070.000, terbagi dalam 4 segemen juga 5 item kegiatan namun pada pagu anggaran proyek preservasi jalan weda-sagea dll sebenarnya senilai 49 Miliar, dari kurangnya nilai 6 Miliar itu, patut di duga telah terjadi kongkalingkong secara berjamaah.

Adapun jalan yang di kerjakan oleh PT Buli Bangun di kecamatan Patani Timur Halmahera Tengah juga mengalami hal yang sama (rusak). Dari ketidakbecusan berbagai pihak dalam mengawal progres pekerjaan PT Buli Bangun ini.

Maka tepatnya pada hari ini kami sambanggi gudeng merah putih ini agar lembaga Anti Rasuah (KPK) tahu ketidakbecusan berbagai pihak yang seenaknya mengelola keuangan rakyat, demi kepentingan rakyat tidak sesuai harapan rakyat dan negara, tutupnya. (Rosa)