Selasa, 08/02/2022.
πππππππ.π’π HALTENG β Maba, polemik 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di internal birokrasi pemrov Maluku Utara, dengan kaitanya pada 9 IUP yang berada di wilayah kabupaten Halmahera Timur wajib menjadi perhatian semua pihak.
Lewat pesan Watshap, 19:50 WIT. Sekretaris Jenderal Ampera Haltim Muhibu Mandar, mendukung langkah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam surat bernomor 540/087/G tentang pemberitahuan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ungkapnya.
Ampera Haltim Muhibu Mandar mengatakan, βlangkah Gubernur tersebut adalah upaya menyelamatkan Sumber Daya Alam di Maluku Utara dari cengkraman mafia tambang, baik di luar maupun di tubuh birokrasi terkususnya Halmahera timur, ujarnya.
Katanya lagi, kaitan dengan 9 IUP, kami menduga ada keterlibatan Kadis ESDM Maluku Utara, dengan pejabat daerah di Halmahera Timur, yang menarik ulur penerbitan Izin di dua periode pemerintahan sebelumnya, dengan memalsukan tanda tangan mantan Bupati.
Menurutnya, persengkongkolan Kadis ESDM Maluku Utara dan pejabat daerah adalah upaya merampok sumber daya alam di Maluku Utara, yang mungkin saja sudah berlangsung sejak lama, akan tetapi baru terungkap.
Dari hal itu Sekjen Ampera Muhibu, menegaskan agar KPK RI segera menyelidiki kasus pertambangan di maluku utara, tegasnya.
Selanjutnya mengenai langkah Gubernur di atas Ampera Haltim meminta kepada kadis ESDM, untuk menindaklanjuti perihal pembatalan 9 IUP yang ada di Haltim.
Tambahnya lagi, jika tidak maka Ampera Haltim siap mendatangi kantor ESDM Malut. Lebih lanjut dia menambahkan, jika hal tersebut pun tidak di indahkan maka Ampera siap menggagalkan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sementara dalam proses revisi.
Sebab diduga proses revisi RTRW sarat kepentingan mafia tambang termasuk di dalamnya pejabat daerah setempat, tutupnya. (ROSA)
Koperasi Merah Putih Resmi Digugat ke MK: Desa Terpaksa Jadi 'Tulang Punggung' Program Pusat βJAKARTA…
β"Pasca kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi…
JAKARTA, πππππππ.π’π β Di tengah derita masyarakat yang terdampak bencana alam, integritas negara kembali diuji.…
πππππππ.π’π MAKASSAR, Proses hukum yang menjerat H. Hasan kini memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya,…
(Jaya Abadi GMBI - NKRI Harga Mati) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan…
TURNAMEN CATUR AKHIR TAHUN SUL-SEL CUP II 2025 MAKASSAR, 31 Desember 2025 β Mengakhiri kalender…