Home / Daerah

Rabu, 9 Februari 2022 - 04:11 WIB

Terkait 9 IUP Siluman, Ampera-Halmahera Timur Siap Batalkan Ranperda Revisi RTRW

Selasa, 08/02/2022.

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 HALTENG – Maba, polemik 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di internal birokrasi pemrov Maluku Utara, dengan kaitanya pada 9 IUP yang berada di wilayah kabupaten Halmahera Timur wajib menjadi perhatian semua pihak.

Lewat pesan Watshap, 19:50 WIT. Sekretaris Jenderal Ampera Haltim Muhibu Mandar, mendukung langkah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam surat bernomor 540/087/G tentang pemberitahuan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ungkapnya.

Ampera Haltim Muhibu Mandar mengatakan, “langkah Gubernur tersebut adalah upaya menyelamatkan Sumber Daya Alam di Maluku Utara dari cengkraman mafia tambang, baik di luar maupun di tubuh birokrasi terkususnya Halmahera timur, ujarnya.

Katanya lagi, kaitan dengan 9 IUP, kami menduga ada keterlibatan Kadis ESDM Maluku Utara, dengan pejabat daerah di Halmahera Timur, yang menarik ulur penerbitan Izin di dua periode pemerintahan sebelumnya, dengan memalsukan tanda tangan mantan Bupati.

Menurutnya, persengkongkolan Kadis ESDM Maluku Utara dan pejabat daerah adalah upaya merampok sumber daya alam di Maluku Utara, yang mungkin saja sudah berlangsung sejak lama, akan tetapi baru terungkap.

Dari hal itu Sekjen Ampera Muhibu, menegaskan agar KPK RI segera menyelidiki kasus pertambangan di maluku utara, tegasnya.

Selanjutnya mengenai langkah Gubernur di atas Ampera Haltim meminta kepada kadis ESDM, untuk menindaklanjuti perihal pembatalan 9 IUP yang ada di Haltim.

Tambahnya lagi, jika tidak maka Ampera Haltim siap mendatangi kantor ESDM Malut. Lebih lanjut dia menambahkan, jika hal tersebut pun tidak di indahkan maka Ampera siap menggagalkan pengesahan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sementara dalam proses revisi.

Sebab diduga proses revisi RTRW sarat kepentingan mafia tambang termasuk di dalamnya pejabat daerah setempat, tutupnya. (ROSA)

Baca Juga  KPK dan BNPB Sepakat Lakukan Kerja Sama Pencegahan Korupsi

Share :

Baca Juga

Daerah

Tanah Longsor di Desa Lonjoboko, Kapolres Gowa Pantau Lokasi

Daerah

Tokoh Agama, Meminta Penegak Hukum Jangan Payungi Miras Dan Judi Dalam Bentuk Apapun

Daerah

Ketua KNPI Meminta Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Daerah

Ampera Halmahera Timur, Meminta KPK Periksa Mantan Kadis ESDM Provinsi Dan Gubernur Maluku Utara

Daerah

Desak KPK, Periksa Sejumlah Pejabat, Terkait Kasus Jalan Nasional Wilayah II Maluku utara/Kab, Halmahera tengah.

Daerah

Pemuda Weda-Patani Menyisir Kos-Kosan Dalam Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah

Daerah

Dugaan Terjadi Gratifikasi Pada Jalan Hotmix Lokasi Milik Bupati

Daerah

Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel Desak Kejati dan Polda Sulsel Mengusut dan Menuntaskan Dugaan Kasus Fee Proyek Pengaspalan KIPA Kota Palopo