Sabtu, 09/04/2022.
Halteng – Wakil sekretaris komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Tengah Rusli Ishak, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah harus transparan mengenai kontribusi pajak dari tiap perusahaan yang ada di Halmahera Tengah.
Karena di tahun 2021, ada sejumlah pajak dengan nomor 093/PT IWIP-YC/LO/07/20, ungkapnya.
Menurutnya, surat itu sangat jelas di tujukan kepada Bupati Halmahera Tengah. Dan surat dari PT Iwip itu, menindaklanjuti surat Bupati nomor. 970/
0471, dengan perihal surat pemberitahuan pembayaran pajak daerah tanggal 11 juni 2021 adalah sebagai berikut:
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, pajak penerangan jalan Rp kosong Pajak mineral logam dan batuan Rp.825.000.000. IMB Rp kosong. total Rp. 825.000.000
PT Weda Bay Energi pajak penerangan jalan Rp. 2.904.336.000. Pajak mineral logam dan batuan Rp kosong. IMB kosong total Rp 2.904.336.000
PT Yashi Indonesia Investment pajak penerangan jalan Rp 2.783.322.000. Pajak mineral logan dan batuan Rp kosong IMB Rp kosong Total Rp 2.783.322.000
PT Youshan Nickel Indonesia, pajak penerangan jalan Rp 1.815.210.000. Pajak mineral logan Rp. Kosong. IMB Rp kosong. Total Rp 1.815.210.000
PT Langit Metal Industry, pajak penerangan jalan Rp 1.210.140.000 pajak mineral logan dan batuan Rp kosong IMB Rp kosong. Total Rp 1.210.140.000
PT Angel Nickel Industry pajak penerangan jalan Rp kosong. Pajak mineral logan dan batuan Rp kosong. IMB Rp 6.354.897.000.
Total Rp 6.354.897.000
PT Infei Metal Industry. Pajak penerangan jalan Rp kosong. Pajak mineral logam dan batuan Rp kosong. IMB Rp 2.302.237.500.
Total Rp 2.302.237.500
PT Jiu Long Metal Industry. Pajak penerangan jalan Rp kosong. Pajak mineral logam dan batuan Rp kosong. IMB Rp 2.491.455.750.
Total Rp2.491.455.750
PT Maluku Utara Metal Industry. Pajak penerangan jalan Rp kosong. Pajak mineral logam dan batuan Rp kosong. IMB Rp 3.967.275.000.
Total Rp 3.967.275.000
TOTAL PPJ dan IMB tanggal 11 juni 2021 senilai Rp. 24.653.873.250
Dari bukti dan data itu terlihat jelas, namun ada hal yang patut di pertanyakan apakah rincian pajak pada tahun 2021 itu jelas di masukan pada PAD? tanya dia.
Tambahnya lagi mengenai pajak dari perusahaan yang ada,”kami meminta agar pemda transparan, tegasnya. (Rosa)
Koperasi Merah Putih Resmi Digugat ke MK: Desa Terpaksa Jadi 'Tulang Punggung' Program Pusat JAKARTA…
"Pasca kebakaran hutan dan lahan, prioritas utama harus pemulihan ekosistem, bukan mengubah lahan terbakar menjadi…
JAKARTA, 𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 – Di tengah derita masyarakat yang terdampak bencana alam, integritas negara kembali diuji.…
𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 MAKASSAR, Proses hukum yang menjerat H. Hasan kini memasuki babak baru. Melalui kuasa hukumnya,…
(Jaya Abadi GMBI - NKRI Harga Mati) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan…
TURNAMEN CATUR AKHIR TAHUN SUL-SEL CUP II 2025 MAKASSAR, 31 Desember 2025 – Mengakhiri kalender…