Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel Desak Kejati dan Polda Sulsel Mengusut dan Menuntaskan Dugaan Kasus Fee Proyek Pengaspalan KIPA Kota Palopo

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝

Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel melakukan demonstrasi dan diwarnai dengan aksi bakar ban di depan KEJATI Sulsel, aksi kemudian bergeser ke Polda Sulsel (24/06/2024)

 

Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 100 orang Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel, dalam orasinya menuntut Kejati dan Polda Sulsel untuk mengusut tuntas dugaan penerimaan fee proyek pengaspalan Kawasan Industri Palopo (KIPA) sebesar 500 juta Rupiah tahun anggaran 2021.

 

Alamsyah Jendral Lapangan Aksi saat ditemui Tim Media Tipikor.id menyampaikan tuntutan melalui pernyataan sikap Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel :

1. Kami meminta Kejati Sulsel untuk segera melakukan penyelidikan memyeluruh terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan HT, Harianto, dan FKJ.
2. Kami meminta dilakukannya investigasi lebih lanjut mengenai laporan harta kekayaan pejabat negara (FKJ), dan apabila ditemukan ketidakwajaran, kami meminta untuk dilakukan audit keuangan mendalam dengan melibatkan PPATK.
3. Kami juga meminta Kejati Sulsel untuk mengambil tindakan hukum yang tegas dan transparan untuk menegakkan keadilan dan keberlanjutan hukum.

 

Aksi Aliansi Grakan Mahasiswa Sulsel kemudian diterima oleh Kasi PENKUM Kejati Sulsel Soetarmi, SH., MH, “Aduan rekan Mahasiswa telah kami terima beserta dokumentasi dugaan penerimaan komitmen fee proyek ini akan kami pelajari dan laporkan kepada pimpinan, apakah laporan ini telah memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti dan segera kami akan informasikan ke rekan Aliansi Gerakan Mahasiswa Sulsel” Jelasnya singkat

 

Kasus terkait mengutip surat Aduan Tindak Pidana Korupsi dari FORMASI-PH ke Polda Sulsel dengan Nomor Surat : 045/B/MKS/FORMASI/VI/2024 menyebutkan nilai kontrak 5 milyar Rupiah tahun anggaran 2021 untuk pengerjaan proyek pengaspalan KIPA Kota Palopo

 

Menurut FORMASI-PH dalam surat aduannya bahwa dalam kasus ini diduga melibatkan oknum kontraktor (HT), dan oknum pejabat PUPR kota Palopo (Har), hal ini dilakukan atas perintah (FJK) oknum BKSDM kota Palopo yang menjabat saat itu untuk melakukan kesepakatan komitmen fee sebesar 500 juta Rupiah atas pekerjaan tersebut.

Zhl