Home / Daerah / Hukrim

Sabtu, 9 April 2022 - 13:31 WIB

Temuan BPK, Wakasek KNPI Desak Kejari Panggil Dan Periksa Kadis Pendidikan Halmahera Tengah.

Jumat, 08/04/2022.

π“πˆππˆπŠπŽπ‘.𝐒𝐝 Halteng – Dengan adanya temuan BPK, Wakil Srkretaris KNPI Rusli Ishak bersiap mendesak pihak kejaksan negeri Weda agar segera panggil dan periksa kepala dinas pendidikan Halmahera Tengah.

Sebab paket proyek yang melekat pada dinas pendidikan Halmahera Tengah menjadi temuan BPK Maluku Utara, ujarnya.

Menurut data pada temuan BPK Maluku utara dengan nomor  06.A/LHP/ XIX/TER/05/2021 kurangnya volume atau nilai dari pekerjaan sebesar Rp ,727.824.266.10 dan terjadi selisi realisasi pada anggaran senilai Rp , 15.472.293.250.00, untuk pembangunan dan rehabilisasi sekolah

Kata wakasek KNPI, temuan ini tidak bisa didiamkan begitu saja, pihak hukum harus memproses temuan ini, sebab ini adalah bentuk dari kerugian negara, daerah dan masyarakat, ucap Wakasek KNPI Jumat, 08/04/2022.

Lanjut wakasek KNPI, harusnya juga pihak hukum bertindak, sehingga ada titik terang dalam temuan BPK dan juga menjadi pelajaran bagi Kapala dinas yang lain.

Wakasek KNPI Rusli Ishak jugaΒ berharap pihak kejaksan harus profesional dalam pemeriksaan penanganan kasus jangan terkesan menutupi sebab sudah banyak kasus yang ditangani kejaksaan sampai belum ada titik terang, tutupnya. (Rosa)

Share :

Baca Juga

Daerah

Desak KPK, Periksa Sejumlah Pejabat, Terkait Kasus Jalan Nasional Wilayah II Maluku utara/Kab, Halmahera tengah.

Daerah

Dugaan Terjadi Gratifikasi Pada Jalan Hotmix Lokasi Milik Bupati

Hukrim

Suap Proyek dan Lelang Jabatan Kota Bekasi Ditangkap Tangan KPK

Daerah

Pernyataan Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara Soal Guru, Menuai Sorotan Akademisi

Daerah

Mafia Lahan Perusak Perusahaan Ternama (Iwip) Di Halmahera Tengah Bakal di Bongkar Habis

Hukrim

KPK Tahan Tersangka Korupsi Proyek Konstruksi Kampus IPDN Sulawesi Selatan

Daerah

Tokoh Agama, Meminta Penegak Hukum Jangan Payungi Miras Dan Judi Dalam Bentuk Apapun

Daerah

DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Wajib Hukumnya Menindak Lanjuti Temuan BPK, Agar Bisa Dilaporkan ke KPK
%d blogger menyukai ini: