Home / Hukrim / Nasional / Regional

Kamis, 19 Januari 2023 - 20:57 WIB

BUPATI HALMAHERA TENGAH DIMINTA TINDAK LANJUTI MASALAH INI.

Kamis,19 Januari 2023. 22:45 WIT

HAL-TENG PERS TIPIKOR-ID. Proyek pembangunan lapangan motor cros terletak di desa Nurweda Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2022 disinyalir mengabaikan hak masyarakat.

Proyek yang dikerjakan oleh CV. ARINA JAYA BAKTI dengan total anggaran Rp.986.976.000,00,- tapi sangatlah  miris, lahan/tanah masyarakat ada saja yang belum terbayar.
Buat proyek kong lahan atau tanah masyarakat saja ada yang tara bayar tuh, ucap Direktur Lsm Gele-gele Husen Ismail.

Lanjutnya, lokasinya itu kan sebagian belum dibayar dan atau di bebaskan, seperti miliknya Pak Ilyas, ibu Ina dan beberapa orang lagi, ungkapnya.

Masih lanjut Ia, proyek bernomor kontrak: 002/SPP/LAPANGAN MOTORCROS/DISPORA-HG/III/2022, sumber dana APBD waktu pelaksana 120 Hari Kalender, saat ini pun masih terlihat belum rampung, ujarnya.

Harusnya cerminan buruk seperti ini tidak terjadi. Tapi kalau ini terjadi lagi, maka tiap pembangunan tidak memiliki perencanaan yang matang. Dan bila tidak diingatkan maka tamatlah hak masyarakat dan tamat juga riwayat proyeknya. Semoga, kasus klasik ini bisa diselesaikan oleh Penjabat Bupati Ir. Ikram Malan Sangadji. Agar tidak ada lagi pembangunan proyek yang belum jadi kebutuhan mendasar, harapnya.

Olehnya itu, kepada Bupati Halmahera Tengah, kami berharap agar hak masyarakat seperti ini harus menjadi perhatian serius untuk di tindaklanjuti.

Terpisah, tim investigasi Perskpktipikor. Com, menambahkan, seharusnya tiap proses pembangunan fisik, yang diutamakan adalah lahan/tanah hingga infrastruktur yang di bangun tidak menimbulkan polemik, tutupnya. (Rosa).

Share :

Baca Juga

Hukrim

Bisakah Rektor Dilaporkan di Satgas PPKS?

Hukrim

Insya Allah, UNHAS Akan Umumkan Satgas PPKS Pada 4 November ini

Hukrim

Mantan Karyawan Piposs Kembali Menuntut Kepastian Atas Hak Pesangon Kepada PT. Taspi Trading Coy

Daerah

KAPOLDA SULSEL LEPAS BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA CIANJUR

Hukrim

Gakkum KLHK Tetapkan FKR, Direktur Tambang Nikel Ilegal
di Konawe Utara-Sultra Sebagai Tersangka

Hukrim

Kasus Pencabulan Gadis di Bawah Umur Nias Selatan

Nasional

Permen PPKS, Warga Negara Bisa Nikmati Pendidikan Tinggi yang Aman Bebas Kekerasan Seksual

Daerah

Desak KPK, Periksa Sejumlah Pejabat, Terkait Kasus Jalan Nasional Wilayah II Maluku utara/Kab, Halmahera tengah.