Home / Hukrim / Nasional

Rabu, 6 September 2023 - 16:59 WIB

Deretan Kepala Daerah di Jabar Terjerat Korupsi sejak 2018

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝

Bandung – KPK menetapkan Yana Mulyana Wali Kota Bandung sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Bandung. Yana terbukti menerima suap terkait proyek CCTV program Bandung Smart City.

Yana ditangkap KPK pada Jumat (14/4/2023) malam dan ditetapkan sebagai tersangka bersama lima orang lain, termasuk pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung pada Minggu (16/4/2023) dini hari.

Ditangkapnya Yana Mulyana lewat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah ini menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi.

Di era kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yakni sejak 5 September 2018 lalu, sudah beberapa kali kepala daerah di Jabar yang ditangkap KPK karena korupsi. Siapa saja?

1. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin jadi kepala daerah pertama sejak 2018 yang terjerat kasus korupsi. Neneng ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Oktober 2018 lalu.

Saat itu Neneng ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Neneng Hasanah Yasin kemudian dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung. Neneng terbukti menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta.

2. Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra

Kepala daerah kedua yang jadi tersangka KPK adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka suap jual-beli jabatan serta terkait proyek dan perizinan.

Selain Bupati Cirebon, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto juga jadi tersangka.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yaktu diduga sebagai penerima SUN, Bupati Cirebon dan diduga sebagai pemberi GAR Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Bupati Cirebon menurut KPK menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan Pemkab Cirebon.

“Diduga pemberian oleh GAR (Gatot Rachmanto) kepada SUN melalui ajudan Bupati sebesar Rp 100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan GAR sebagai sekretaris Dinas PUPR Cirebon,” kata Alexander.

Kasus Sunjaya pun terus bergulir di persidangan.

3. Bupati Indramayu Supendi

Ketiga, ada nama Supendi Bupati Indramayu yang jadi tersangka KPK. Supendi juga jadi tersangka kasus suap berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR. Supendi diduga menerima suap untuk memuluskan pihak swasta mengerjakan proyek itu.

“Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 4 orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (15/10/2019).

Supendi, Omarsyah, dan Wempy diduga menerima uang dalam besaran yang berbeda-beda dari Carsa. Uang itu diduga berkaitan dengan 7 proyek di Dinas PUPR yang nilai totalnya kurang-lebih Rp 15 miliar.

4. Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna

Berikutnya,KPK menetapkan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna sebagai tersangka penerima suap terkait dengan perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

5. Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna

KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Namun Aa Umbara tidak hadir ke KPK sehingga tidak langsung ditahan.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (1/4/2021).

Selain Aa Umbara, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka lain, yaitu Andri Wibawa sebagai swasta dan M Totoh Gunawan sebagai pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang). Dari ketiga orang itu hanya Totoh yang memenuhi panggilan penyidik sehingga langsung ditahan KPK.

6. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen kembali dijerat KPK sebagai tersangka. KPK menetapkan Pepen sebagai tersangka terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Tim penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Tersangka RE (Rahmat Effendi) sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/4/2022).

Ali menyebutkan Pepen diduga mencuci uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam waktu dekat, KPK akan melengkapi bukti-bukti yang menjerat Pepen.

7. Bupati Bogor Ade Yasin

Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. Ia menjadi tersangka KPK bersama sejumlah pihak lainnya.

“Adapun berdasarkan keterangan dan bukti yang ada kita menemukan tersangka sebagai pemberi suap AY (Ade Yasin), Bupati Kabupaten Bogor,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Kamis (28/4/2022) malam.

KPK sebelumnya mengungkap Ade Yasin kena OTT bersama beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. KPK menduga Ade Yasin melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.

8. Wali Kota Bandung Yana Mulyana

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi tersangka dalam dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di wilayah Bandung dalam program Bandung Smart City.

Selain Yana, ada 5 orang tersangka lainnya dalam kasus korupsi ini. Dua diantaranya adalah anak buah Yana yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dadang Darmawan dan Sekretaris Dishub Pemkot Bandung Khairul Rijal.

“Ada 6 orang yang ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang tadi pagi kami umumkan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu (16/4/2023).

Komentar Ridwan Kamil

Ridwan Kamil langsung mengomentari penangkapan Yana Mulyana oleh KPK. Dia menyinggung soal motivasi kepala daerah selama menjabat.

Ridwan Kamil mengaku telah menyiapkan strategi-strategi untuk memutus praktik korupsi. Namun, nyatanya dalam beberapa tahun terakhir atau selama menjabat, beberapa kepala daerah terjerat kasus korupsi.

“Tapi kan ada sifat individu yang tidak selalu bisa dibereskan secara sistematis. Sebagus apapun (sistemnya), karena itu menyangkut motivasi pribadi manusia,” ucap Kang Emil di Pasar Kosambi, Sabtu (15/4/2023).

Kang Emil meminta agar kepala daerah lainnya bisa menjaga integritas. “Niat kita itu memimpin untuk masyarakat, bukan lain lainnya. Jadikan benteng integritas ini sebagai yang utama,” kata Kang Emil.

“Saya berharap ini yang terakhir. Betul betul doa dari saya. Mudah-mudah ini yang terakhir,” ucap Kang Emil menambahkan.

Sumber : detikJabar

zhl

Share :

Baca Juga

Hukrim

Kasus Pencabulan Gadis di Bawah Umur Nias Selatan

Nasional

Unhas  Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Daerah

Ampera Halmahera Timur, Meminta KPK Periksa Mantan Kadis ESDM Provinsi Dan Gubernur Maluku Utara

Daerah

GAKKUM KLHK Serahkan RMY, Direktur PT. JAP, Tersangka Tambang Nikel Ilegal Ke KEJATI SULTRA Untuk Disidangkan

Nasional

KPK dan BNPB Sepakat Lakukan Kerja Sama Pencegahan Korupsi

Hukrim

Perbuatan Iblis Judi Bola Guling Seakan Dilegalkan

Hukrim

Dua Mantan Pentolan KPK Noval Baswedan-Yudi Harahap Sosialisasi Pencegahan Korupsi Infrastruktur di Unhas

Daerah

Lindungi Terumbu Karang: Gakkum KLHK dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean Gelar Operasi Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Satwa Liar