Home / Daerah

Jumat, 28 Januari 2022 - 03:26 WIB

Ketua KNPI Meminta Hukum Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Kamis,27/01/2022. 23:10 WIT

𝐓𝐈𝐏𝐈𝐊𝐎𝐑.𝐢𝐝 HALTENG – Penyerobotan tanah milik masyarakat, yang terjadi di Halmahera Tengah kecamatan Weda desa Nurweda semakin menggila.

Dari kasus penyerobotan tanah itu, ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Tengah Husen Ismail angkat bicara.

Sebab menurut Husen, tanah itu memiliki dua alat bukti berupa sertifikat yang telah dimenangkan, pada saat di lelang yang di lakukan oleh negara.

Ungkapnya lagi, hal ini berdasarkan kutipan risalah lelang oleh kementrian keuangan Republik Indonesia Direktorat kekayaan Negara Provinsi Maluku Utara, dengan kantor wilayah DJKN Sultenggomalut, dan KPKNL ternate, dengan bukti sebagai berikut:

  1. SHM (surat Hak milik) dengan nomor: 00254 di sertai pula dengan risalah lelang nomor: 211/79/2019.
  2. SHM(surat Hak milik) dengan nomor: 00775 dengan risalah lelang nomor: 148/79/2019.

Namun sangat miris, di atas tanah milik warga tersebut, dengan sengaja telah di bangun Landscap GOR Fagogoru, oleh Cv Tomiya Jaya dan pembangunan drainase serta decker, pelaksana Cv Lima Bersaudara. Hal ini di lakukan diduga tanpa seijin pemilik tanah tersebut, ujarnya.

Harusnya dari alas bukti dan surat lelang itu, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak seenaknya menyerobot atau tidak mengindahkan surat putusan pemenang lelang yang telah di atur sesuai dengan aturan dan Undang-Undang negera ini.

Dari itu, “Kami meminta ke penegak hukum, agar kasus penyerobotan ini menjadi perhatian, jangan seakan hukum ini tumpul ke atas tajam ke bawah, harapnya. (Rosa)

Share :

Baca Juga

Daerah

Kadis Kominfo Makassar Bersama Ditlantas Polda Sulsel Bahas Optimalisasi Penerapan Tilang Elektronik

Daerah

Peringatan Kebakaran Saat Musim Kemarau, Waspada!!!

Daerah

Truk Perusahaan Bermuatan Pipa, Jadikan Jalan Raya Dan Pemukiman Warga Areal Hauling

Daerah

Pimpinan DPRD Seakan Menjadi Humas Pada Pemerintah Daerah Halmahera Tengah

Daerah

Aparat Penegak Hukum (APH), Diminta Dalami Dugaan Gratifikasi Jalan Milik Bupati

Daerah

Terendus Tambang Ilegal Di Maluku Utara, Ampera Haltim Ajak Komisi Anti Rasuah/KPK, Seriusi 13 Ijin Usaha Pertambangan (IUP)

Daerah

Kementrian Keuangan RI APBN SULSEL Per 31 Jan 2023

Daerah

Bupati Wajo Minta Masyarakat Jaga Kebersihan dan Keamanan Pasar Rakyat Buriko